Dalam kesempatan itu turut juga hadir  para Staf Ahli, Asisten, Forkopimda, BKM Nur Ala Nur Panyabungan, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan masyarakat sekitar Kabupaten Mandailing Natal. Sabtu malam (10/08/2019).

Tim Redaksi

Diskominfo – Madina.  Terjadinya bencana yang di Desa Rumbio, Panyabungan Timur, STAIN, Desa Ulu Pungkut dan beberapa daerah lainnya diwilayah Mandailing Natal pada bulan Oktober 2018 yang lalu yang terkena dampak bencana untuk menerima kenyataan bahwa hidup berdampingan dengan bencana. Dalam menangani sebuah bencana bukan saja terletak pada ketersediaan dasar hukum atau peraturan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan, tetapi proses implementasi sebuah kebijakan yang terjadi di lapangan.

Implementasi penanggulangan rehabilitasi pasca bencana harus dikaitkan dengan tahapan perencanaan prabencana, tanggap darurat dan tahapan rekonstruksi. Hubungan dan koordinasi antar tahapan ini sangat menentukan efektivitas dan efesiensi penanggulangan bencana. Sinkronisasi dan koordinasi semestinya merupakan kata kunci penanggulangan bencana yang harus dilaksanakan oleh publik.

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 :

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

(a) Perbaikan lingkungan daerah bencana

(b) Perbaikan prasarana dan sarana umum

(c) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat

(d) Pemulihan sosial psikologis

(e) Pelayanan kesehatan

(f) Rekonsiliasi dan resolusi konflik

(g) Pemulihan sosial ekonomi budaya

(h) Pemulihan keamanan dan ketertiban

(i) Pemulihan fungsi pemerintahan

(j) Pemulihan fungsi pelayanan publik

Kegiatan rehabilitasi harus memperhatikan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi.

Bupati Mandailing Natal, Drs. H.Dahlan Hasan Nasution koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rabu (31/7/2019). Dalam koordinasi dengan kepala BNPB, Doni Monardo ini turut juga dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal, Syahruddin Lubis. ST dan Aswin Parinduri. Dalam waktu dekat BNPB akan turun langsung survei lapangan pasca bencana yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.

Perencanaan pelaksanaan rehabilitasi  pasca bencana yaitu perbaikan infrastruktur tersebut nantinya dilaksanakan dibeberapa wilayah yang ada di Mandailing Natal yang diantaranya adalah tanggul Desa Rumbio, Panyabungan Timur, STAIN, Desa Ulu Pungkut dan beberapa daerah lainnya diwilayah Mandailing Natal yang terkena dampak bencana tersebut.

Tim Redaksi

Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti kunjungan kerja bersama Menteri Perekonomian, Darmin Nasution dan Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution ke Provinsi Lampung dan Perkebunan Perusahaan PT.Great Giant Pineapple (PT. GGP) Lampung Tengah dalam rangka menjalin kemitraan Prototyping Kebun Nenas, Kebun Pisang serta Pabrik dan ternak sapi.

Tim Redaksi

Di dalam kata sambutan Wakil Bupati Mandailing Natal, H. M. Jakfar Sukhairi Nasution mengatakanDiskominfo – Madina. Panyabungan, Sabtu (27/07/2019) Pemberangkatan jama’ah calon Haji kloter 17 Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 113 orang, jama’ah termuda berusia 26 tahun yaitu Nazrah Aziz dari Kecamatan Natal dan jama’ah tertua berusia 91 tahun yaitu Patimah Nasution dari Kecamatan Panyabungan.

Di dalam kata sambutan Wakil Bupati Mandailing Natal, H. M. Jakfar Sukhairi Nasution mengatakan “Keberangkatan jama’ah calon haji Kabupaten Mandailing Natal yang akan berangkat dari Panyabungan menuju asrama haji Medan via Sipirok, diharapkan kepada semua saudara-saudari jama’ah calon haji agar mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan pembimbing mulai nantinya berangkat dari Mesjid Agung ini sampai nantinya kembali di tanah air, kemudian agar menjaga kesehatan karena menurut informasi terbaru cuaca di Madina sampai saat ini sudah hampir mencapai 43° celcius dan nantinya cuaca pada saat pelaksanaan wukuf di Arafah merupakan cuaca terpanas semenjak 20 tahun terakhir”

Selain itu, Wakil Bupati Mandailing Natal, H. M. Jakfar Sukhairi Nasution menambahkan, Selama perjalanan agar sesama jama’ah selalu menjaga kekompakan dan saling tolong menolong dan meningkatkan sifat sabar dan toleran karena kebersamaan dalam tolong menolong merupakan sebuah ibadah yang sangat besar pahalanya.

SELAMAT JALAN PARA TAMU ALLAH 

Semoga menjadi Haji / Hajjah yang mabrur

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=HuSrKfsr_3o[/embedyt]

Tim Redaksi

Didalam BAB I Pasal 1 bahwa “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan”

Didalam BAB II Pasal 1 menyatakan “Lingkup pemanfaatan oleh lembaga Pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el. NIK dan Data Kependudukan adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.

Didalam BAB II Pasal 3, Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Pemerintah Provinsi melalui Unit Kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil
3. dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Didalam BAB IV Pasal 11, Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota, wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai berikut:

1. Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati/Walikota;
2. Pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati/Walikota kepada lembaga Pengguna tingkat kabupaten/kota;
3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan kepala/pimpinan lembaga Pengguna tingkat Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
4. Pembentukan Tim Teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
5. Pemberian hak akses oleh Bupati/Walikota berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
6. Bupati/Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga Pengguna, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan;dan
7. Bupati/Walikota melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Rapat tentang pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Komplek Perkantoran Payaloting. Dalam rapat kali ini sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerjasama seluruh OPD se-Kabupaten Mandailing Natal dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dalam mengakses memanfaatkan data dan dokumen kependudukan Kabupaten Mandailing Natal.  Jum’at (26/07/2019)

Rapat ini dihadiri oleh Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, MM, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal / Mewakili.

Dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, MM menyebutkan “Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negrei Republik Indonesia No. 61 Tahun 2015 dalam Pasal 6 menyatakan Pemerintah Kabupaten /Kota berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Dalam rangka memperluas pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peyanan kemasyarakatan, diharapkan seluruh OPD se-Kabupaten Mandailing Natal dapat menafaatkan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal sesuai peruntukkan dan tufoksi masing-masing OPD” Aula Kantor Bupati Komplek Perkantoran Payaloting. Jum’at (26/07/2019)

“Kegiatan program kerjasama pemanfaatan data kependudukan sangat strategis, apalagi bagi Kabupaten Mandailing Natal yang jumlah penduduknya mencapai 484.787 jiwa (Data pada DKB Semester 2 Tahun 2018) dapat digunakann untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, misalnya untuk penyususnan DAU dan DAK juga untuk mendukung konsolidasi demokrasi” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, MM, Jum’at (26/07/2019)

Lanjut Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, bahwa “Pemanfaatan data kependudukan dilakukan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan, kedepan semia proses di Indonesia akan menggunakan data tunggal, penduduk berbasis NIK dan KTP Elektronik dalam rangka menuju Single Identity Number. sebutnya

Tim Redaksi

Diskominfo – Madina. Menteri Pekekonomian, Darmin Nasution dan Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, Ahmad Faisal, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Parlin Lubis, AP kunjungi Provinsi Lampung yang dijemput langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim yang didamping Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, Achmad Krisna Putra dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Edi Yanto di Bandara Raden Intan Lampung Selatan. Jum’at (26/07/2019).

Kedatangan Menteri Pekekonomian, Darmin Nasution dan Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dalam rangka kunjungan kerja dalam menjajaki kemitraan dengan PT Great Giant Pineapple atau PT GGP Lampung Tengah yaitu Prototyping Kebun Nenas, Kebun Pisang serta Pabrik dan Ternak Sapi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal.

Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution mengatakan selaku atas nama pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal sangat berterimakasih kepada Menteri Perekonomian, Darmin Nasution karena telah menjembatani pertemuan dengan perusahaan PT GGP Lampung Tengah yaitu perusahaan yang bergerak dibidang holtikultura dan bersedia menjalin kemitraan dan membangun pabrik pengolahan di Mandailing Natal dan dibukanya area Perhutanan Sosial seluas lebih kurang ± 5.000 Ha, untuk mengalih fungsikan tanaman ganja dengan holtikultura di wilayah Kecamatan Panyabungan Timur. ujarnya (26/07/2019).

Selain dari itu Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution mengajak masyarakat Kabupaten Mandailing Natal mendoakan semoga program pemberdayaan masyarakat tercapai dan terimplementasikan sehingga nantinya program ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tim Redaksi

Diskominfo – Madina. Kunjungan kerja Badan Pekerja Joint Health Council (BP JHC) Sumatera Utara ke Kabupaten Mandailing Natal disambut oleh Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution di rumah Dinas di Desa Parbangunan, Aek Godang, Panyabungan, Selasa (23/07/2019). Turut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, dr. Syarifuddin Nasution, Kepala Rumah Sakit Umum Panyabungan, drg. Bidasari, Kepala Rumah Sakit Umum Natal, dr. Faisal dan sejumlah  pimpinan OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Badan Pekerja Joint Health Council (BP JHC) Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari dr. Sah Sinar Rambe, drg. Herman Sadeck, dr. Awaluddin Hutagalung, dr. Bahktiar Panjaitan, Sp.Pd.

Sementara itu, Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution menyampaikan rasa terimakasihnya kepada tim BP JHC atas kunjungannya ke Kabupaten Mandailing Natal kemudian untuk membahas ini nantinya saya minta dibuat rapat secara khusus yang melibatkan seluruh Puskesmas, SKPD terkait, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah untuk membahas ini”

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, dr. Syarifuddin Nasution mengatakan “kunjungan BP JHC ini selain bertujuan untuk mengadvokasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan pembangunan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas juga untuk merumuskan program-program kesehatan khususnya di Sumatera Utara dan Mandailing Natal dan melakukan pengambilan data kesehatan tentang lima isu strategis nasional kesehatan yakni stunting, kematian ibu dan bayi baru lahir, eliminasi TB Paru, pencapaian imunisasi dan penyakit tidak menular serta masalah JKN, BPJS dan akreditasi puskesmas dan rumah sakit”

“Melakukan pengambilan data kesehatan tentang lima isu strategis nasional kesehatan yakni stunting, kematian ibu dan bayi baru lahir, eliminasi TB Paru, pencapaian imunisasi dan penyakit tidak menular serta masalah JKN, BPJS dan akreditasi puskesmas dan rumah sakit dan Selama dilapangan tim ini akan memantau pelaksanan Standard Pelayanan Minimal (SPM) dengan 12 program unggulan bidang kesehatan sesuai Permenkes nomor 4 tahun 2019,” ujarnya.

Tim Redaksi

Program Pemerintah yang diberi tajuk “Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)” merupakan suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Mengutip dari http://www.kla.id Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Dibawah pimpinan, penggerak, pengayom dan arahan Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dengan Dinas Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Mandailing Natal serta semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam memperoleh penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2019 kategori Pratama diantara 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, MM, bersama Kepala Dinas Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Mandailing Natal, Ir. Donna Dameria, MM dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Novrida Cahaya, ST yang turut serta menghadiri acara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN). Makassar, Selasa (23/07/2019).

Tim Redaksi

Dalam pelantikan tersebut turut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Mandailing Natal, H. M. Jakfar Sukhairi Nasution, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, para asisten, staf ahli dan pimpinan OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan para undangan lainnya.

Wakil Bupati Mandailing Natal, H. M. Jakfar Sukhairi Nasution dalam amanatnya pengambilan sumpah dan pelantikan ini akan menjadi semangat baru bagi kita dalam menata aktivitas pemerintahan ke arah yang lebih baik, momentum pelantikan ini juga menjadi bagian dari upaya penyegaran melalui promosi jabatan yakni dalam rangka penataan dan pemenuhan formasi jabatan sesuai tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang gilirannya diharapkan dapat muwujudkan optimalnya kinerja pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat.

Sesuai Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor:821.2/0669/K/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Tim Redaksi

Diskominfo – Madina. Penyerahan tali kasih yang diberikan langsung oleh Asisten II sekaligus Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Mandailing Natal, Drs.Mhd. Syafe’i Lubis, M.Si  kepada tujuh (7) anggota KORPRI yang purna tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Taman Raja Batu, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan (22/07/2019).

Dalam kesempatan itu Bupati Mandailing Natal atau Penasehat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Mandailing Natal yang diwakili oleh Asisten II sekaligus Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Mandailing Natal, Drs.Mhd. Syafe’i Lubis, M.Si mengatakan “ Penyerahan penghargaan ini merupakan wujud perekat kesetiakawanan dan solidaritas bagi sesama dalam pembangunan Kabupaten Mandailing Natal selama ini, tentunya partisipasi aktif dapat terus ditingkatkan dan dimaksimalkan dimasa-masa mendatang, walaupun sudah memasuki masa purna tugas bukan berarti peran dalam pembangunan otomaris berhenti, pungkasnya (22/07/2019).

“Kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Mandailing Natal, diharapkan untuk tetap senantiasa memberikan kontribusi bagi pembangunan Mandailing Natal khususnya, anggota KORPRI yang dituntut untuk selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan sebagai modal dalam turut memberikan konstribusiaktif bagi pembangunan bangsa dan negara khususnya bagi Kabupaten Mandailing Natal yang kita cintai ini dan solidaritas KORPRI akan berdampak signifikan bagi peningkatan kinerja aparatur sipil negara yang kuat, handal dan berkualitas dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagai abdi negara dan juga abdi masyarakat. Ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, MM  (22/07/2019).

Berikut Nama-nama Penerima Cindera mata bagi purna tugas anggota KORPRI Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 s/d 2018:

Tim Redaksi

Diskominfo – Madina. Bertempat di Aula Kantor Bupati Mandailing Natal, Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, MM, mengambil sumpah jabatan sekaligus melantik Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (17/07/2019). Sebanyak 8 orang dilantik untuk menduduki jabatan Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Pejabat Administrator (Eselon III) yang dilantik adalah Abu Bakar menjadi Sekretaris Camat Ranto Baek, Nasarudin Sitorus ST menjadi Kepala Bidang Tata Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Elfi Yanti Harahap menjadi Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nori Susanda S.Hut menjadi Pj. Sekretaris Camat Natal dan Alfin Syahri Hasibuan, S.AP, MAP menjadi Sekretaris Camat Kotanopan.

Pejabat Pengawas (Eselon IV) yang dilantik adalah Sawaluddin Siregar ST menjadi Kasubbag Kepegawaian di Satuan Polisi Pamong Praja, Ipan Nasution S.Pd,i menjadi Lurah Pasar Kotanopan, Asnan S.Kom menjadi Kasubbag umum pada kantor Camat Kotanopan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, MM dalam amanat yang disampaikan mewakili Bupati Mandailing Natal mengharapkan pelantikan ini merupakan penyegaran untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, para pejabat yang baru dilantik diminta agar bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing dan dapat meningkatkan etos kerjanya.

Tim Redaksi

Diskominfo – Madina. Panyabungan, Senin (15/07/2019) Pemberangkatan jama’ah calon Haji Kabupaten Mandailing Natal yang dilepas langsung oleh Wakil Bupati Mandailing Natal, H. M. Jakfar Sukhairi Nasution, setelah melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di Mesjid Agung Nur Ala Nur Aek Godang, Panyabungan, yang tergabung pada kloter 5 (Lima) embarkasi Medan.

Dalam rangka pemberangkatan Jama’ah Calon Haji Kabupaten Mandailing Natal  dari Panyabungan menuju Embarkasi Medan yang tergabung dalam kloter 5 (Lima) yang akan diberangkatkan pada tanggal 15 Juli 2019, Pukul 05.00 WIB  s/d selesai di Mesjid Nur Ala Nur, Aek Godang, Panyabungan. dan kloter 17 (Tujuh belas) tanggal 27 Juli 2019, Pukul 21.00 WIB s/d selesai di Mesjid Nur Ala Nur, Aek Godang, Panyabungan.

Di dalam kata sambutan Wakil Bupati Mandailing Natal, H. M. Jakfar Sukhairi Nasution mengatakan “Pada hari ini akan kita berangkatkan Jama’ah Calon Haji sebanyak 387 orang, Jama’ah termuda berusia 27 (Dua puluh tujuh) tahun yaitu Mutiah dari Kecamatan Hutabargot dan Jama’ah tertua berusia 93 (Sembilan puluh tiga) tahun yaitu Pasrah Lubis dari Kecamatan Lembah Sorik Marapi”

Selain itu, Wakil Bupati Mandailing Natal, H. M. Jakfar Sukhairi Nasution menambahkan, Jama’ah Calon Haji di harapkan sungguh-sungguh mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan pembimbing mulai nantinya berangkat dari Mesjid Agung sampai nantinya kembali di Tanah Air. dan tidak lupa untuk mendoa’kan kita semua yang tinggal khususnya warga Kabupaten Mandailing Natal agar tetap rukun dan terhindar dari mala petaka sehingga kita dapat melaksanakan roda Pemerintahan untuk mewujudkan Mandailing Natal sebagai Negeri Beradat Taat Beribadat yang sejahtera lahir dan bathin.

Mengutip dari www.tribunnews.com. Di kutip dari laman Accuweather, suhu di Mekkah pada Jumat (12/7/2019) diperkirakan mencapai 42 derajat celcius. Di pagi hari, cuaca terpantau cerah dengan suhu mencapai 41 derajat celcius. Kecepatan angin juga terpantau cukup tenang, mencapai 9 km/jam dengan kelembapan mencapai 13 persen. Sedangkan pada siang hari, cuaca diprediksi cerah berawan. Tercatat suhu di siang hari mencapai 42 derajat celcius. Menjelang petang hari, suhu udara di Mekkah cenderung lebih hangat, yakni 37 derajat celcius dengan kecepatan angin 2 km/jam.

Wakil Bupati Mandailing Natal, H. M. Jakfar Sukhairi Nasution menyebutkan ” Saudara-saudara tetap menjaga kesehatan, karena menurut informasi terbaru cuaca di Madina sampai saat ini sudah hampir mencapai 42 derajat celcius dan nantinya cuaca pada saat melaksanakan Wukuf di Arafah merupakan cuaca terpanas semenjak 20 (Dua puluh) tahun terahir” Ujarnya.

Tim Redaksi

Diskominfo – Madina. Kabupaten Mandailing Natal terletak di kawasan Pantai Barat Sumatera, memiliki  potensi Sumber Daya Alam yang sangat besar, diantaranya dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata sehingga layak diberikan prioritas khusus untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Mandailing Natal  terdiri dari 23 Kecamatan, 404 Desa/ Kelurahan, luas wilayah ± 653.542 Ha, tahun 2017 total jumlah penduduk  439.505 jiwa. Lokasi yang diajukan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, dengan lokasi seluas ±2.450 Ha.

Kecamatan Batahan sangat berpotensi untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain Kecamatan Batahan, kawasan strategis selanjutnya yaitu Kecamatan Natal sebagai  kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan dan perikanan. Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Sorik Marapi, Kecamatan  Tambangan, Kecamatan Kotanopan, dan Kecamatan Panyabungan Timur sebagai kawasan Agropolitan didataran tinggi. Kawasan pelabuhan berada di Kecamatan Natal dan Kecamatan Batahan. Kawasan strategis Panyabungan diperuntukkan sebagai sentra pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perdagangan/ jasa dan pusat pemerintahan dan kawasan bandar udara yang diperuntukkan sebagai transfortasi angkutan udara yang berada di Kecamatan Bukit Malintang.

Bupati Mandailing Natal, Drs. H. Dahlan Hasan Nasution bersama Kementerian Perekonomian Republik Indonesia melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Perekonomian Republik Indonesia pada kamis malam (11/7/2019) rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution turut juga dihadiri Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional, Deputi Bidang Kordinasi Pengelolaan Energi, SDA dan LH Kementerian Perokonomian Republik Indonesia, Kepala Dinas PUPR, Syahruddin Lubis, ST, Kepala Dinas Pertanahan, Ahmad Faisal, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ir. Bakhrein, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Aswin Parinduri dan Edy Effendi dari kalangan pengusaha.

Pengajuan Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu,

1.  Lokasi berdekatan dengan pelabuhan Palimbungan, sehingga memudahkan aktivitas ekspor  impor.
2.  Zona insdustri serai wangi seluas ±100Ha.
3.  Zona insustri kerajinan batu seluas ±100Ha.
4.  Zona industri kopi ±300Ha.
5.  Zona industri sayur mayur ±300Ha.
6.  Zona industri kelapa ±300Ha.
7.  Zona industri ikan ±200Ha.
8.  Zona industri CPO ±600Ha.
9. Zona Pariwisata ±120Ha.
10. Zona Perikanan laut ±600Ha.

Tim Redaksi

Diskominfo – Madina. Peringatan Hari Bhayangkara yang ke-73 dilaksanakan di Kecamatann Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (10/07/2019).  Peringatan Hari Bhayangkara terkait erat dengan terbitnya Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946. Melalui penetapan tersebut, Jawatan Kepolisian Negara yang semula berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, ditetapkan menjadi jawatan tersendiri, yang langsung berada di bawah Perdana Menteri atau Presiden, selaku Kepala Pemerintahan.

Peristiwa yang terjadi pada 1 Juli 1946 menjadi momentum meleburnya berbagai elemen kepolisian ke dalam satu institusi kepolisian yang bersifat nasional. Berbagai perbaikan yang dilaksanakan ole Polri selama 3 tahun terahir melalui Program Promoter, dititik beratkan pada 3 kebijakan utama yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media. Peningkatan kinerja diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, Profesiolisme dalam penegakan hukum dan pemeliharaan stabilitas kamtibmas secara optimal. Perbaikan kultur direalisasikan dengan menekan budaya koruptif, menghilangkan arogansi kekuasaan dan menekan kekerasan aksesif. Sedangkan Manajemen media dilaksanakan pada media konvensional dan media sosial, dengan menyampaikan berbagai upaya Polri dalam memelihara kamtibmas dan meminimalisir berita negatif termasuk hoax dan ujaran kebencian.

Dalam kesempatan itu turut hadir, Sekretaris Mandailing Natal, Drs. Syahnan Batubara, MM, Kapolres Mandailing Natal, AKBP. Irsan Sinuhaji, S.IK. MH, Kajari Mandailing Natal, Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Yunadi, S.Ag, Dandim 0212/TS beserta anggota, Kapolres Mandailing Natal, AKBP. Irsan Sinuhaji, S.IK. MH, Ketua Bhayangkari Mandailing Natal, Novi Irsan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Para Perwira, Bintara serta Pegawai Ngeri Sipil di lingkungan Polres Mandailing Natal.

Dalam menjalankan tugasnya Polri tetap survive melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang. Polri saat ini memiliki anggota 446.873 personel, tersebar pada 34 Polda di 34 Provinsi, 461 Polres di 514 Kabupaten / Kota, serta 4.872 Polsek di 7.201 Kecamatan, bersama dengan TNI dan komponen-komponen bangsa lainnya menjadi pilar keutuhan Negara Kesatuan Republlik Indonesia.

Kapolres Mandailing Natal, AKBP. Irsan Sinuhaji, S.IK. MH menyatakan “Polri akan siap menindaklanjuti 5 instruksi Bapak Presiden dan mempedomaninya dalam pelaksanan tugas yaitu, (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, (2) Mengedepankan strategi kepolisian proaktif dan tindakan humanis, (3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, (4) Meningkatkan profesionalisme dalam hukum, (5) Memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah serta masyarakat (10/07/2019).

Pengelolaan organisasi Polri, khususnya terkait Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diraih Polri selama 6 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2018, peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Polri dari 72,11 di tahun 2017 menjadi 74,08 di tahun 2018, Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Birokrasi Polri, dari 73,65 di tahun 2017 menjadi 75,18 di tahun 2018, serta terwujudnya 69 Zona Integritas di lingkungan polri. ujar Kapolres Mandailing Natal, AKBP. Irsan Sinuhaji, S.IK. MH.

Tim Redaksi

Diskominfo – Madina. Dasar pelaksanaan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan perempuan yaitu adanya tuntutan etika bisnis masyarakat dunia usaha terhadap pengintegrasian program dan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pemberdayaan kelembagaan perempuan sebagai salah satu bukti kepedulian dunia usaha terhadap sosial lingkungannya.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan perempuan itu bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap saling ketergantungan antara kemajuan bisnis dunia usaha dengan kesejahteraan masyarakat terutama pada bidang pemberdayaan perempuan di lingkungan wilayah kerja masing-masing dunia usaha.

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan selama 1 hari yaitu kamis tanggal 04 Juli 2019 bertempat di aula Payaloting Internasional Hotel Panyabungan.

Peserta kegiatan yang berjumlah sebanyak 50 orang yang terdiri dari unsur dunia usaha sebanyak 7 orang, kelembagaan masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan sebanyak 25 orang serta unsur birokrasi dari OPD terkait sebanyak 18 orang.

Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah terbentuknya lembaga pemberdayaan perempuan sebagau mitra masyarakat dunia usaha. dengan adanya program dan kegiatan ini dapat terintegrasi dengan pola CSR antara dunia usaha dengan lembaga pemberdayaan perempuan pada wilayah kerja dunia  usaha masing-masing dan kegiatan instansi terkait dalam pembinaan dan pengembangan untuk menjamin kesinambungan pola CSR yang sudah terbentuk ditengah-tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan perempuan ini bertempat di aula Payaloting Internasional Hotel dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Ibu-ibu Bhayangkari, Ibu-ibu Persit, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas Setdakab Mandailing Natal, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Mandailing Natal, Narasumber dari Provinsi Sumatera Utara dan Narasumber Kabupaten Mandailing Natal.

Tim Redaksi

Diskominfo – Madina. Gerakan PKK dengan 10 program pokok PKK tujuan salah satunya untuk menyentuh semua sendi dasar kehidupan masyarakat dan sasaran gerakan PKK adalah keluarga baik di desa maupun perkotaan, tujuannya untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan kepribadian baik dibidang mental spritual maupun bidang fisik sehingga tercapai kesejahteraan lahir dan bathin.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan 10 program pokok PKK perlu adanya pendataan administrasi yaitu untuk perkembangan kebijakan pemerintah maupun kebijakan PKK. Administrasi PKK adalah sistem pengelolaan yang berhubungan dengan kelembagaan PKK yaitu pencatatan, pendataan, eplaporan dan pengarsipan yang dilakukan secara manual maupun menggunakan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan pembinaan di desa salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat agar tercipta administrasi PKK yang baik seperti, membentuk kelompok PKK Dusun dan Dasawisma yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, Memperkuat Kelompok Kader Posyandu, Kader PHBS, Kader LBS, Kader Kesehatan Lingkungan, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Kader Pangan yang sudah ditetapkan Kepala Desa, Melaksanakan musyawarah, Melaksanakan kegiatan pendataan, Melaksanakan konsultasi, koordinasi, sudah memiliki atribut PKK dan khusus Posyandu agar melaksanakan pengelolaan administrasi termasuk sarana dan jadwal Posyandu.

Dalam kesempatan itu turut hadir Ketua TP PKK Kab. Mandailing Natal, Ny. Ika Desika Dahlan Hasan Nasution, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Mandailing Natal, Muhammad Ikbal, S.Psi, Camat Bukit Malintang, Adek Ghazaly Damanik,S.STP, Kepala Desa Hutabangun, Marataon Lubis, Ibu-ibu anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten dan anggota Tim Penggerak PKK Desa.

Tim Redaksi

Diskominfo – Madina.  Kegiatan kesatuan gerak PKK KB Kesehatan dilaksanakan dalam rangka memperingati hari lahirnya PKK yang diperingati setiap tanggal 4 Maret dan Hari Keluarga tanggal 29 Juni setiap tahunnya, dengan tujuan untuk membina dan menumbuhkembangkan kemmapuan dan keterampilan anggota TP PKK, Kader  PKK dan Kelompok dasawisma dalam meningkatkan berbagai kegiatan sektor pembangunan, khusunya di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan. Upaya pemberdayaan keluarga ini dilaksanakan secara terapdu dan terintegrasi lintas  sektor  terkait.

Tim penggerak PKK merupakan sebagai salah satu  lembaga kemasyarakatan berada di setiap jenjang pemerintahan sampai ke desa dan kempok dasawisma, yang memiliki peran menggerakkan dan mendorong sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat supaya ikut serta dalam berbagai kegiatan seperti Pelayanan KB, Lingkungan Bersih dan Sehat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (B2SA), Mengaktifkan Pelayanan Posyandu, Paud, terintegrasi dan bentuk kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan pendidikan, kesehatan keluarga  dan masyarakat.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah Ketua TP PKK Kab.Mandailing Natal Ny. Ika Desika Dahlan Hasan Nasution, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Muhammad Ikbal, S.Psi, Camat Siabu, Edi Sahlan, Kepala Desa Tangga Bosi III, Sofyan Batubara, Ibu-ibu anggota tim penggerak PKK Kab. Mandailing Natal, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Ibu ketua Tim Penggerak PKK Desa.

Hasil rapat kerja nasional PKK dan hasil rapat konsultasi Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Desa Binaan PKK, Pelaksana Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan beralokasi di Desa kampung KB yang telah ditetapkan dan dicanangkan oleh Pemerintah dan merupakan binaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK Kab.Mandailing Natal, Ny. Ika Desika Dahlan Hasan Nasution menyebutkan, “Dengan ditetapkannya Desa Binaan ini akan membawa perbaikan kualitas hidup keluarga dan masyarakat ke arah yang lebih baik sehingga terwujud kemandirian keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan. Selain daripada itu membangun komunikasi antar Ibu-ibu PKK Desa, Para Kader, Tokoh masyarakat, Naposo Nauli Bulung dengan OPD Teknis sehingga pembinaan tercapai dengan maksimal”.

Tim Penggerak PKK Kab. Mandailing Natal bersama OPD dan Tim Penggerak PKK Kecamatan melaksanakan pembinaan secara kontinyu dan lebih maksimal dalam kunjungan tim monitoring provinsi pada bulan juli 2019 ini.

“Dukungan dan partisipasi semua pihak seperti, Dinas terkait teknis supaya melaksanakan pembinaan sesuai bidang tugasnya, Bapak Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan Camat bersama masyarakat memberikan dukungan dalam melaksanakan gotong royong, kebersihan lingkungan seperti pemagaran pekarangan dan menanam berbagai tanaman yaitu tanaman sayur dan tanaman obat, Tim Penggerak PKK Desa supaya mendalami tugas pokok dan fungsi PKK, membentuk kelembagaan PKK Desa dalam memahami dan membenahi administrasi PKK Desa dan administrasi kelompok dasawisma ujar Ketua TP PKK Kab.Mandailing Natal, Ny. Ika Desika Dahlan Hasan Nasution.

Tim Redaksi

Diskominfo – Madina. Bertempat di Taman Raja Batu, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan (25/06/2019), Wakil Bupati Mandailing Natal, H.M. Jakfar Sukhairi Nasution, menyerahkan sebanyak SK CPNS kepada 173 orang yang dinyatakan lulus CPNS formasi tahun 2018. Turut mendampingi Wakil Bupati Mandailing Natal dalam acara tersebut diantaranya Dandim 0212/TS, Letkol. Inf. Akbar Nofrizal Yusnanto, Sekretaris Daerah Mandailing Natal, Drs. Sahnan Batubara, MM., perwakilan dari Pengadilan Agama Mandailing Natal, perwakilan dari Pengadilan Negeri Panyabungan, perwakilan dari Kejaksaan Republik Indonesia Mandailing Natal, perwakilan dari Polres Mandailing Natal, Ketua TP. PKK Mandailing Natal, Ny. Ika Desika Dahlan Hasan Nasution dan sejumlah pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Madina.

Dalam penyerahan SK ini, seluruh CPNS akan ditempatkan sesuai dengan formasi yang dipilih saat proses pendaftaran dan pemberkasan pelamaran berlangsung secara online di tahun 2018 yang lewat. Ketua Panitia Seleksi CPNS formasi tahun 2018, Drs. Sahnan Batubara, MM, dalam laporannya menyampaikan, penyerahan SK Bupati Mandailing Natal tentang pengangkatan CPNS Formasi Umum dan Khusus tahun 2018 ini adalah untuk mengisi formasi yang kosong sesuai dengan Peraturan MenPAN RB, nomor 37 tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Lebih lanjut, Ketua Panitia Seleksi yang juga Pelaksana Tugas Sekda Mandailing Natal ini menyebutkan, bahwa Pemkab Mandailing Natal sebenarnya menerima penetapan formasi dari MenPAN RB sebanyak 200 formasi, namun diakhir proses pendaftaran pelamaran CPNS yang dilaksanakan secara online dan berdasarkan hasil akhir ujian yang diselenggarakan, ternyata terdapat kekosongan pada 27 formasi. Hal ini diakibatkan karena kekosongan pelamar dan hasil akhir ujian peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan.

Wakil Bupati Mandailing Natal, H.M. Jakfar Sukhairi Nasution, dalam kesempatan tersebut mengatakan, para CPNS yang diangkat harus bersyukur sekaligus bekerja sesuai dengan undang-undang ASN, karena tidak semua orang bisa mendapatkan SK ini. Dalam amanat Undang-undang ASN, setiap aparatur negara  wajib meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam bekerja, sehingga tercipta pola pelayanan yang maksimal.

Lebih lanjut Wakil Bupati Mandailing Natal mengharapkan kepada setiap CPNS untuk tetap konsekuen pada formasi jabatan yang telah dipilih, sekaligus menunjukkan komitmen, tanggung jawab moral dan prestasi kerja sebagai wujud konsekuensi dari pengangkatan mereka menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

“Kenali dan cintai tempat saudara bekerja, berikan dan tunjukkan kinerja terbaik di tempat saudara ditugaskan sehingga semangat untuk memenuhi kekurangan aparatur pada OPD dan Daerah yang membutuhkan dapat memacu kemajuan pelayanan, baik di bidang Kesehatan, Pendidikan, maupun dibidang lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat,” papar H.M. Jakfar Sukhairi Nasution dihadapan 173 orang yang menerima SK CPNS.

Tim Redaksi

Diskominfo – Madina. Dalam rangka menyemarakkan hari jadi atau Dirgahayu Bhayangkara yang ke-73 di Mandailing Natal, Panitia Pelaksana melaksanakan Olahraga Bersama di Taman Raja Batu (TRB) Panyabungan pada Jumat pagi (21/06/2019). Acara yang dimulai tepat pada pukul 07.00 WIB, turut dihadiri oleh Wakil Bupati Mandailing Natal, Drs. H. M. Jakfar Sukhairi Nasution, Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal, Drs. Sahnan Batubara, MM, Kapolres Mandailing Natal, AKBP. Irsan Sinuhaji, S.IK. M.H, beserta beberapa unsur pimpinan OPD Pemkab Mandailing Natal dan seluruh Personil Polres Mandailing Natal, Ibu-Ibu Bhayangkari, Staf utusan masing-masing OPD dan Staf Guru di Mandailing Natal.

Acara yang bertajuk Olahraga Bersama ini, juga diisi dengan serangkaian kegiatan seperti gerak jalan santai, senam bersama, lucky draw dan pembagian kupon hadiah kepada seluruh peserta yang turut hadir memeriahkan acara tersebut di Taman Raja Batu, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan.

Sebelumnya, pada Sabtu siang (15/06/2019), masih dalam memeriahkan HUT Bhayangkara ke – 73 di Kab. Mandailing Natal, Polres Mandailing Natal, dengan semangat promoter pengabdian Polri untuk masyarakat bangsa dan negara bersama TNI, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Mandailing Natal, juga telah melaksanakan bhakti sosial dengan melakukan gotong royong dan pembersihan parit di seputaran jalan protokol Pasar Lama, Panyabungan.

Kapolres Mandailing Natal, AKBP. Irsan Sinuhaji, S.IK. M.H dalam sambutannya menyatakan kegiatan bhakti sosial ini dilakukan dalam rangka Dirgahayu Bhayangkara ke-73  tahun 2019, dimana TNI dan Polri bisa terus bekerjasama dan melakukan komunikasi yang lebih dekat terhadap masyarakat sehingga lebih cepat dan tanggap untuk mengetahui situasi dan kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Mandailing Natal, juga menyampaikan rasa terimakasih dan salut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Mandailing Natal, yang telah menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa dalam membersihkan Kota Panyabungan ini.

Diakhir acara dilakukan penyerahan hadiah kepada pemenang lucky draw. Adapun jenis hadiah yang diberikan diantaranya adalah Kulkas, Mesin Cuci, Tas Sekolah Anak, Rice cooker, Minyak Goreng dan Bahan Kebutuhan Pokok lainnya. Para pemenang dari undian lucky draw tersebut sangat bergembira menerima hadiah yang disediakan panitia.

Tim Redaksi

Diskominfo – Madina. Tiga unit rumah di lingkungan VII Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dilalap si jago merah pada Minggu pagi (23/06/2019). Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 09.30 WIB ini menghanguskan rumah kayu milik Tambat (38), Nurlihot Harahap (63) dan Riyadi (31). Kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut ditaksir mencapai hampir 200 Juta Rupiah.

Merespon kejadian tersebut, pada Senin siang (24/06/2019), Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Mandailing Natal, Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal, Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Mandailing Natal, dan unsur terkait lainnya langsung meninjau lokasi kejadian kebakaran sekaligus untuk memberikan bantuan kepada korban kebakaran.

Bantuan tersebut diberikan secara simbolis oleh Mulia Raja Nasution, ST, MM (Kabid Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kab. Mandailing Natal), Dedi Armansyah, S.Sos (Kabid Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal) dan Awaluddin Nasution (Kepala Markas PMI Kab. Mandailing Natal) langsung diterima oleh Kepala Lingkungan dan tokoh masyarakat yang mewakili keluarga korban kebakaran. Hadirnya Kepala Lingkungan VII Sipolu-polu dan tokoh masyarakat mewakili penerimaan bantuan dikarenakan korban yakni Tambat (38), dan Nurlihot Harahap (63) sedang menjalani proses perawatan di RSUD Mandailing Natal akibat mengalami luka bakar ringan yang diderita korban saat menyelamatkan barang-barang dari lokasi kebakaran.

Pada kesempatan tersebut, bantuan yang diberikan berupa peralatan rumah tangga, matras, seng, besi, bahan logistik, peralatan dapur, perlengkapan sekolah, beras, bahan kebutuhan sehari-hari, dan material bangunan lainnya. Diharapkan bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk membangun kembali rumah yang telah habis dilahap si jago merah.

“Mewakili Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, kami serahkan bantuan berupa bahan material bangunan, peralatan rumah tangga dan bahan pokok kebutuhan sehari-guna, untuk dipergunakan sebaik mungkin dalam membangun kembali rumah yang telah ludes terbakar dan diharapkan korban kebakaran jangan larut dalam kesedihan,” ujar Mulia Raja Nasution

Menurut Ismail, saat ini yang perlengkapan yang dibutuhkan oleh korban adalah pakaian, kelambu, perlengkapan balita, obat-obatan dan makanan, karena harta benda yang dimiliki oleh Tambat (38), Nurlihot Harahap (63) telah ludes habis dilalap api saat terjadi kebakaran.

“Kami bersyukur atas kepedulian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang begitu cepat merespon dan tanggap akan bencana kebakaran yang dialami warga kami,” Ucap Ismail mewakili keluarga korban kebakaran.

“Atas nama warga Lingkungan VII Sipolu-polu kami ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kab. Mandailing Natal, khususnya Dinas Sosial atas bantuan peralatan rumah tangga, matras, seng dan bahan material bangunan. juga kepada BPBD Kab. Madina yang telah memberikan bantuan logistik, perlengkapan sekolah dan peralatan dapur serta PMI Kab. Mandailingan Natal yang telah memberikan bantuan beras 15 karung,” ujarnya Ismail.

Tim Redaksi