Format Surat Permohonan: https://docs.google.com/document/d/1EFNuKLJAjsOTeY0lTI5rsMuS4hWsRF78/edit?usp=drive_link&ouid=107885742530188325545&rtpof=true&sd=true

Kegiatan tersebut digelar di Hotel Grand Mercure Medan, Jl. Sutomo No.1 Medan, Kamis (22/10/2026), dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Madina Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution, kades dan ketua TP.PKK desa Maga dolok Muhammad Nurdin dan Rosmidah sebagai penerima hadiah.

Acara penyerahan hadiah lomba Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK, PAAR, UP2K PKK, Hatinya PKK dan IVA Test Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menegaskan kesesuaian program PKK dengan pembangunan daerah.

“Dari 10 program pokok PKK yang lahir pada tahun 1970-an, hingga saat ini di tahun 2026 masih sangat relevan untuk dijalankan oleh seluruh kader PKK,” ujar Bobby.

Gubernur juga menekankan pentingnya integrasi program PKK dengan program pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, termasuk dalam mendukung ASTA CITA Presiden.

“Program PKK diharapkan dapat disatukan dengan program pemerintah dan juga didorong untuk mengadopsi perkembangan era digital dan teknologi, termasuk AI atau Super Intelligent, agar cakupannya semakin luas,” jelasnya.

Menurut Bobby, pembahasan pencapaian Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimulai dari sektor pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Di sela pidatonya, Gubernur juga menggelar kuis interaktif berhadiah kepada para kader PKK terkait posisi peringkat pendidikan Indonesia di kancah global.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Utara Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution dalam arahannya menekankan peran strategis keluarga dalam pencegahan narkoba dan perlindungan anak.

“Pencegahan narkoba harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Peran ibu sangat penting untuk membentengi anak-anak agar tidak terjerat narkoba,” tegas Kahiyang.

Ia juga mendorong kader PKK untuk memanfaatkan bidang pendidikan sebagai wadah perlindungan anak dari tindakan bullying atau perundungan serta menjaga kesehatan mental anak agar tidak mudah stres.

Kahiyang turut membahas pentingnya pola asuh dan disiplin positif. Menurutnya, ketegasan dalam mendidik harus dikedepankan dengan membangun koordinasi yang baik antara orang tua dan pihak sekolah, tanpa mengedepankan amarah atau kekerasan.

“10 program pokok PKK yang sudah ada sejak tahun 1970-an masih sangat relevan jika diselaraskan dengan perkembangan zaman, era digital, hingga teknologi saat ini guna mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Prestasi yang diraih Kabupaten Madina sebagai Juara Harapan II Kategori Aku Hatinya PKK menjadi bukti komitmen TP-PKK Madina dalam menggerakkan pemberdayaan keluarga di tingkat desa/kelurahan.

#madinamaju

Selain Wabup Atika, pemusnahan ini juga disaksikan Wakapolres Kompol Arisfianto dan Ketua Pengadilan Negeri.

Dari total 50 perkara tersebut, 30 di antaranya merupakan tindak pidana narkotika dengan barang bukti berupa ganja seberat 83.959,27 gram dan sabu seberat 185,49 gram.

Sementara itu, 20 perkara lainnya berasal dari tindak pidana terhadap orang dan harta benda, keamanan dan ketertiban umum, serta tindak pidana umum lainnya. Perkara tersebut mencakup kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perjudian, hingga perlindungan anak.

Kajari Mohammad Nursaitias menyampaikan, barang bukti narkotika yang dimusnahkan kali ini merupakan porsi terbesar dalam kegiatan tersebut. Dia menerangkan, barang bukti yang diserahkan kepada pihak kejaksaan umumnya merupakan sisa dari hasil pemeriksaan laboratorium (lab).

“Jadi, tidak menjadi beban kami lagi untuk menyimpannya. Barang bukti narkoba jika disimpan terlalu lama memiliki nilai ekonomis, sehingga dikhawatirkan rawan diselewengkan. Namun, selama masa penyimpanan, kami tetap memasang CCTV untuk pengawasannya,” ujar Nursaitias.

Dalam kesempatan ini, Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Kompol Arisfianto didapuk sebagai inspektur upacara.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, OPD, para pimpinan pondok pesantren, alim ulama, tokoh masyarakat, serta ratusan santri dan santriwati dari berbagai pondok pesantren se-Madina.

Kompol Arisfianto membacakan sambutan Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., yang menekankan peran penting santri dalam sejarah perjuangan bangsa.

“Hari Santri bukan hanya milik santri, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Tema Hari Santri tahun ini adalah ‘Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia’, yang menegaskan bahwa santri adalah penjaga moral, penjaga NKRI, dan penjaga peradaban,” ujar Arisfianto.

Wakapolres mengatakan, santri telah menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari Resolusi Jihad tahun 1945 hingga mengisi kemerdekaan dengan ilmu dan akhlak.

“Santri harus menjadi contoh dalam moderasi beragama, cinta tanah air, dan menjadi pelopor kerukunan. Polri bersama santri akan terus bersinergi menjaga kondusifitas daerah,” sebut dia.

Wakapolres juga mengapresiasi kontribusi pondok pesantren di Madina yang selama ini telah membantu pemerintah daerah dalam pembinaan karakter generasi muda yang religius dan berakhlak mulia.

Usai upacara Hari Santri Nasional Tahun 2026, kegiatan dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama yang dipusatkan di dalam Masjid Agung Nur Ala Nur.

Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution mengatakan penghargaan ini merupakan buah dari kinerja Pemkab Madina yang selama ini terus berupaya terbuka, akuntabel, dan transparan dalam hal keterbukaan informasi publik.

Meski demikina, Wabup Atika menilai masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. “Namun, ini menjadi modal, menjadi kekuatan bagi kami bahwa pengelolaan informasi, keterbukaan informasi di Madina direfleksikan dengan penghargaan ini,” kata dia.

Wakil bupati berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi jajaran OPD Pemkab Madina untuk tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas keterbukaan informasi publik sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Surya keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Dia menjelaskan, masyarakat berhak mengetahui proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga manfaat pembangunan yang dihasilkan.

“Tujuan utamanya bukan hanya memperoleh penghargaan, tetapi memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keterbukaan informasi. Kita bertugas melayani dan memudahkan masyarakat. Keterbukaan informasi adalah cara untuk membangun kepercayaan publik,” ujar Surya.

Ketua KI Sumut Abdul Haris Nasution menjelaskan, penilaian KI Sumut Award 2026 dilaksanakan melalui sejumlah tahapan, mulai dari bimbingan teknis (bimtek), pengisian instrumen penilaian, hingga monitoring dan evaluasi terhadap badan publik.

Menurut dia, hasil penilaian dipengaruhi sejumlah faktor seperti pergantian pejabat, lemahnya koordinasi, serta belum lengkapnya dokumen pendukung. Selain itu, standar nilai untuk memperoleh predikat Informatif juga meningkat dari 80 menjadi 90.

“Hasil monev menunjukkan capaian yang beragam pada sejumlah kategori badan publik, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah Pemprov Sumut, penyelenggara pemilu, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agama, hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” kata dia.

Dalam penganugerahan tahun ini sebanyak 24 kabupaten/kota di Sumut berhasil meraih predikat Informatif, tiga kabupaten masuk kategori Menuju Informatif, lima kabupaten/kota berpredikat Tidak Informatif, dan satu kabupaten tercatat Tidak Mengisi.

#madinamaju