Peresmian aktivitas kampus yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Pantai Barat Madina {YP2BM) dilakukan oleh Bupati H. Saipullah Nasution dengan mengusung tema “Langkah Bersama Mengukir Sejarah, Mewujudkan Generasi Muda yang Agamais, Cerdas, Tangguh, Berakhlakul Karimah, dan Berwawasan Kebangsaan”.

Bupati mengatakan, peresmian tersebut merupakan satu sejarah yang menandakan lahirnya akses pendidikan tinggi yang lebih dekat dengan anak-anak Madina, khususnya kawasan pantai barat.

Saipullah berpesan kepada pihak yayasan untuk terus berinovasi dan menjaga komitmen agar STAI Syekh Abdul Fattah tumbuh menjadi sekolah tinggi yang berprestasi dan unggulan. “Kepada mahasiswa baru, jadilah perintis yang kritis, tapi tetap beradab. Belajarlah dengan sungguh-sungguh,” pesan dia.

Bupati berharap program studi di sekolah tinggi tersebut dapat bertambah di masa depan. Dia juga menyampaikan komitmen Pemkab Madina membantu pengembangan kampus tersebut, termassuk mengalokasikan anggaran jika memungkinkan.

“Kami juga akan mendorong pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi,” tegas Bupati Saipullah.

Wakil Koordinator Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara Prof. Dr. H. Abdul Jamil mengatakan, kehadiran bupati dalam peresmian ini merupakan bentuk dukungan dan perhatian pemerintah daerah.

“Saya yakin dengan kehadiran Bupati Madina, sekolah tinggi ini akan berkembang. Sekolah ini didirikan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu melanjutkan sekolah akibat jarak tempuh dan biaya,” kata dia.

Tokoh masyarakat Madina Drs. Dahlan Hasan Nasution berharap kehadiran STAI ini juga dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pantai barat.

Di sisi lain, Dahlan menilai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pantai Barat akan berkembang karena CPO dapat diangkut melalui Pelabuhan Palimbungan. Dia meyakini dengan kepemimpinan Saipullah, perkembangan dan kemajuan Madina dapat dicapai melalui kebersamaan.

Ketua YP2BM Hasnul Arifin menjelaskan, STAI Syekh Abdul Fattah Natal dibuka dengan dua program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Syariah.

“Dengan diresmikannya STAI Syekh Abdul Fattah ini, diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Pantai Barat Madina,” kata dia.

Pertemuan keduanya dengan masyarakat Natal merupakan bagian dari kunjungan kerja Bupati Saipullah ke Kecamatan Natal dalam rangka peresmian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Abdul Fattah di Desa Setia Karya pada Senin, hari ini.

Bupati Saipullah mengapresiasi sambutan hangat warga setempat atas kehadirannya bersama rombongan. Dia menuturkan, dukungan masyarakat merupakan instrumen penting dalam melaksanakan program pembangunan.

“Bupati dan wakil bupati saja tidak akan mampu tanpa adanya dukungan masyarakat, hubungan ke pemerintah pusat, dan konsep yang jelas untuk memajukan daerah,” kata dia.

Hubungan yang baik dengan pemerintah pusat, lanjut Saipullah, mutlak dibutuhkan di tengah keterbatasan kewenangan pemerintah daerah. “Jika hubungan itu ada dengan dibarengi konsep perencanaan yang jelas, maka semakin cepat kita membangun daerah ini,” sebut dia.

Saipullah mengungkapkan, pembangunan ruas jalan menuju Pelabuhan Palimbungan direncanakan pada tahun depan dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp10 miliar. Selain itu, Pemkab Madina juga mengusulkan pembangunan rel kereta api di Labuhan Batu agar bisa dilanjutkan sampai ke Bumi Gordang Sambilan.

“Kalau pelabuhan kita ini beroperasi dengan baik, maka volume pengangkutan barang akan bertambah dibandingkan angkutan darat,” ujar bupati.

Sementara itu, Dahlan Hasan menyampaikan, selama masa kepemimpinannya beberapa tempat wisata dan sarana olahraga berhasil dibangun. Dia berharap hal tersebut dapat difungsikan dengan baik sehingga bisa menjadi ruang baru untuk tumbuhnya UMKM.

Dahlan juga meminta agar pemerintah daerah menaruh perhatian terhadap budaya pesisir Pantai Barat Madina karena dapat menjadi daya tarik sendiri dalam pengembangan pariwisata. Dia juga berharap agar Pantai Natal bisa dipoles sehingga bisa menjadi salah saatu destinasi yang rutin dikunjungi wisatawan domestik maupun global.

Wakil Koordinator Kopertais wilayah IX Sumatera Utara Prof. H. Abdullah menilai Madina sebagai daerah yang potensial untuk bisa maju dilihat dari sisi sumber daya alam.

“Kemajuan suatu daerah disebabkan oleh sumber daya manusia dan didukung sumber daya alam. Jika dikelola dengan baik, maka daerah tersebut akan maju,” kata Abdullah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Saipullah saat melaksanakan Safari Jumat di Masjid Babul Falah, Desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, pada Jumat, 4 September 2026. Agenda ini sekaligus menjadi wadah silaturahmi pemerintah daerah dengan masyarakat setempat.

Bupati menjelaskan, Pemkab Madina menyiapkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Sipalangka, Kecamatan Lembah Sorik Marapi. “Sekolah ini bertujuan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat menerima pendidikan yang layak secara gratis,” kata dia.

Oleh sebab itu, Saipullah meminta camat dan para kepala desa mendata anak-anak putus sekolah di wilayahnya agar nantinya bisa melanjutkan pendidikan sehingga di masa depan mereka lebih mudah memperoleh pekerjaan.

Tak hanya Sekolah Rakyat, bupati juga meminta agar masyarakat turut memantau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini jumlah dapur yang sudah beroperasi mencapai 32 titik.

“Tujuan pengawasan ini agar makanan yang disajikan kepada anak-anak kita dapat terjamin kualitas dan kebersihannya,” ujar dia.

Selain itu, Bupati Saipullah menyoroti pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merrah Putih (KDKMP) yang beberapa lokasinya tidak strategis. Kondisi itu, kata dia, karena kurangnya pelibatan pemerintah daerah dalam pembangunannya.

Di sisi lain, bupati menegaskan Safari Jumat merupakan agenda rutin jika tidak ada kegiatan di luar daerah. Sebab, dengan program ini pemerintah bisa mendengar secara langsung aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Camat Ahmad Sulaiman Lubis menyampaikan terima kasih atas kedatangan bupati dan rombongan. Dia berharap, kehadiran kepala daerah itu membawa keberkahan dan kemajuan bagi Kecamatan Panyabungan Selatan.

Kehadiran bupati dan wakil bupati menunjukkan dukungan Pemkab Madina terhadap organisasi yang beranggotakan para pengusaha di kabupaten ini.

Bupati Saipullah mengatakan, potensi daerah harus dikelola dengan baik, maka dari itu dia meminta Kadin menyiapkan agenda kerja yang dapat disinergikan dengan program pemerintah daerah serta bersama-sama mengajak investor untuk berinvestasi di Madina.

Bupati menilai, pelantikan pengurus yang baru ini merupakan momentum bagi Kadin untuk menunjukkan eksistensi organisasi. Dia pun mengingatkan pentingnya berkolaborasi dengan pemerintah. “Jalin kerja sama dengan pemerintah. Mari kita undang investor ke daerah ini. Mari kita bersatu untuk memajukan Madina,” kata dia.

Pada akhirnya, bupati menyampaikan ucapan selamat kepada Bahran Saleh Daulay yang kembali terpilih untuk memimpin Kadin. Dia berharap amanah yang diterima dapat dilaksanakan dengan baik.

Bahran Saleh menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Madina, terlebih atas kehadiran bupati dan wakil bupati sekaligus, yang menunjukkan dukungan terhadap Kadin.

Dia menjelaskan, untuk satu periode kepengurusan ini pihaknya diarahkan pada tiga pilar utama kerja organisasi, yakni sinergi dengan pemerintah daerah, menciptakan iklim investasi yang sehat, dan mendorong penguatan UMKM lokal.

“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang pro-bisnis dan menyerap tenaga kerja lokal,” sebut dia.

Lebih lanjut, Bahran menerangkan, penguatan UMKM merupakan kunci ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi inflasi dan tantangan ekonomi global. Maka dari itu, kadin akan mendorong pelaku UMKM agar naik kelas, bisa memanfaatkan pasar daring, dan mampu menjangkau konsumen yang lebih luas.

Bahran berharap dengan tiga pilar itu, Kadin dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madina.

Kehadiran dirinya dalam peresmian itu, kata Atika, merupakan bukti dukungan Pemkab Madina terhadap biro perjalanan umrah di daerah. “Kami yakin travel ini amanah untuk memfasilitasi jemaah yang akan melaksanakan umrah,” kata dia.

Wabup Atika pun meminta kepada travel agen yang ada di Madina untuk mendukung pembangunan daerah dengan memanfaatkan keberadaan Bandar Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution (JHN) yang ada di Kecamatan Bukit Malintang.

Dia menjelaskan manajemen Lion Air telah sepakat untuk menurunkan tarif agar lebih terjangkau. “Dengan skema ini, waktu tempuh perjalanaan jemaah jauh lebih singkat. Ongkosnya juga akan ditekan agar lebih terjangkau masyarakat,” sebut Wabup Atika.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Madina Ahmad Zainul Khobir mengingatkan kembali pentingnya pemenuhan izin operasional bagi travel umrah.

Setelah mendapat berita jemaah umrah yang telantar di Bandara Kualanamu baru-baru ini, lanjut Khobir, pihaknya langsung bergerak cepat, termasuk menelusuri izin operasional travel umrah yang ada di Madina.

Dia mengungkapkan terdapat sejumlah perusahaan yang tidak memiliki legalitas, tapi pihaknya, sesuai arahan Kakanwil Kemenhaj Sumut, untuk sementara belum memublikasikan temuan tersebut.

Di sisi lain, Khobir menegaskan pihaknya akan turun langsung dalam setiap pemberangkatan jemaah umrah guna memastikan semua proses pelaksanaan sesuai dengan aturan yang ada.

Kakan Kemenhaj juga meminta masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah umrah agar menggunakan travel agen resmi. “Nanti, kami umumkan daftar travel umrah berizin melalui media massa,” sebut dia.

Penasihat PT Mizab Haromaen Ahyar Siregar mengatakan, kehadiran perusahaan tersebut bukan semata fokus pada bisnis, melainkan upaya memfasilitasi masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah umrah.

Kepala Kancab H. Muhammad Nasir Nasution mengatakan perusahaan tersebut sudah beroperasi dalam dua tahun terakhir. “Peresmian kantor ini merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap aturan yang ada untuk memiiki kantor resmi,” kata dia.

“Sebelumnya, kami sudah punya kantor cabang, tapi belum sesuai ukuran. Nah, hari ini kami meresmikan kantor yang sudah sesuai dengan ketentuan Kemenhaj,” lanjut Nasir.

Dalam kesempatan ini, Wabup Atika didampingi Asisten Administrasi Umum Lismulyadi Nasution, Kepala Dispora Parlin Lubis, Kepala Disnaker Rahmad Hidayat Dalimunthe, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Khairunnida. Kabag Kesra Rahmad Hidayat S.Sos.

“Pemkab Madina berharap proses musyawarah berjalan dengan tertib, lancar, dan menghasilkan kepengurusan yang mampu membawa olahraga Madina menjadi lebih baik,” kata Parlin saat menyampaikan sambutan dalam acara yang berlangsung di D’San Hotel, Kelurahan Dalan Lidang, Panyabungan, pada Rabu, 2 September 2026.

Pemkab Madina, sebut Parlin, juga mengapresiasi pelaksanaan Musorkablub tersebut. “Ada 15 cabang olahraga dan satu tim peninjau untuk menentukan kepengurusan KONI Madina periode 2026-2030,” sebut dia.

Ketua Bidang Organisassi KONI Sumatera Utara H. Irwan Pulungan menekankan pentingnya cabor memiliki wadah yang jelas dan menjalankan seluruh kegiatan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dia pun berharap Musorkablub ini berjalan baik dan sukses sehingga pembinaan olahraga di Madina semakin terarah.

Irwan jyga mengingatkan KONI memiliki sejumlah agenda penting, termasuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON).

Lebih lanjut, Irwan meminta kepengurusan yang baru nantinya tetap menjaga sinergi dengan Pemkab Madina guna mendukung pengembangan olahraga dan para atlet.

Pada prosesnya, ke-15 cabor yang ada dan satu tim peninjau sepakat memilih Muhammad Harun Nasution secara aklamasi untuk memimpin kepengurusan KONI Madina periode 2025-2030.

#madinamaju

Hal tersebut disampaikan Bupati Saipullah saat menghadiri peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Madina, Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, pada Rabu, 2 September 2026.

Bupati secara langsung menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kehadiran jajaran Kejari Madina dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Bupati Saipullah mengatakan, kebersamaan antara Pemkab Madina dengan Kejari harus terus berjalan. Terlebih, selama ini kejaksaan sering menjadi tempat koordinasi dan memberikan bantuan hukum dalam penyelesaian berbagai tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Bupati berharap, penegakan hukum di Madina terus berjalan dengan mengedepankan prinsip yang berintegritas, adil, humanis, serta memberikan kepastian hukum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kajari Muhammad Nursaitias mengungkapkan, peringatan Hari Lahir Kejaksaan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan, antara lain ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan upacara peringatan.

Nursaitias mengungkapkan, peringatan tahun ini sebenarnya dikhususkan untuk jajaran internal Kejaksaan saja. Maka dari itu, pihaknya tidak menyebar undangan ke instansi-instansi lain maupun OPD.

Kejari menyampaikan terima kasih kepada Bupati Saipullah yang hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng.

Pesan religiositas itu disampaikan Bupati Saipullah dalam peringatan maulid Nabi Muhammad saw yang diselenggarakan Pemkab Madina di Masjid Agung Nur Ala Nur Aek Godang, Panyabungan, pada Rabu, 2 September 2026.

“Ini harus dijadikan sarana untuk meneladan kepemimpinan, kesederhanan, kejujuran, kasih sayang, dan semangat persatuan yang ditunjukkan Rasulullah semasa hidupnya,” kata dia.

Hal tersebut, sebut Saipullah, sesuai dengan yang tertuang dalam Al-Qur’an bahwa pada diri Rasulullah saw terdapat suri teladan yang baik.

Bupati menegaskan, nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah saw tidak hanya untuk dicontoh secara pribadi, tapi juga penting diterapkan dalam penyelengaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah.

“Pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus turut membangun manusia yang berakhlak, berkarakter, berilmu, dan memiliki kepedulian terhadap sesama,” ujar dia.

Bupati menambahkan, kemajuan daerah akan bermakna lebih besar jika diiringi dengan peningkatan kualitas moral dan kehidupan keagamaan masyarakat.

Maka dari itu, Bupati Saipullah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kehidupan

sosial yang harmonis serta memperkuat ukhwah islamiah.

“Jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun daerah. Jangan mudah terpecah oleh perbedaan pilihan, pendapat, maupun kepentingan,” pesan bupati.

Saipullah berharap dengan peringatan maulidirrasul ini dapat membawa keberkahan bagi masyarakat Madina.

Acara peringatan maulid Nabi Muhammad saw ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Madina Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution, para asisten, pimpinan OPD, para camat, anggota BKMT, dan Majelis Muslimat NU.

Bupati menyampaikan hal tersebut usai meninjau kondisi kedua BBI itu pada Selasa, 1 September 2026. “Insyaallah, tahun ini keduanya diperbaiki, termasuk saluran airnya sehingga kembali bisa dimaksimalkan seperti saat baru dibangun,” kata dia.

Maka dari itu, Bupati Saipullah menekankan agar Dinas Perikanan melakukan pembenahan. Sebab, keberadaan BBI yang produktif berdampak signifikan terhadap suplai benih ikan air tawar bagi pembudidaya dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Madina.

Plt. Kadis Perikanan Alinafiah Nasution mengungkapkan dua BBI tersebut rusak parah, baik itu kolam maupun sarana pendukung. “Perlu rehabilitasi total agar bisa beroperasi kembali secara optimal,” kata dia.

Alinafiah menceritakan, sebelum BBI tersebut rusak, untuk kolam di Desa Saba Jambu saja bisa memproduksi ikan sampai 2,5 ton per pekan. “Alhamdulillah, Pak Bupati setuju untuk dilakukan rehabilitasi,” sebut dia.

Hal itu disampaikan Bupati H. Saipullah Nasution saat meninjau lahan proyek percontohan seluas lima hektare tersebut paada Selasa, 1 September 2026.

Terkait penanaman, Bupati Saipullah menjelaskan bibit yang ditanam nantinya merupakan varietas unggul, sehat, dan sesuai rekomendasi.

Tak hanya itu, bibit yang ditanam pun dapat dipastikan merupakan bagian dari upaya melestarikan benih pisang kepok yang sesuai dengan yang pernah tumbuh dan jadi primadona di Madina.

“Penanaman dilakukan secara bertahap, pertama satu hektare pada Oktober 2026 dan satu hektare lainnya pada Desember,” kata Saipullah.

Bupati menambahkan, penananam untuk tahun 2026 memang ditargetkan dua hektare dan akan diperluas pada 2027 sehingga totalnya mencapai lima hektare.

Bupati menegaskan, lokasi ini tidak hanya fokus untuk budidaya pisang kepok, tapi juga diproyeksikan sebagai tempat wisata baru atau dikenal dengan ekowisata terpadu. “Sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat terkait komoditas yang dikembangkan,” tutup Saipullah.

Pantauan di lokasi, areal tanam seluas satu hektare ditanami kacang tanah dengan sistem tumpang sari. Langkah ini bertujuan untuk menyuburkan tanah. Selain itu pembangunan infrastruktur juga terus berlangsung seperti pembuatan parit, kolam, dan penampungan air.

Dalam kesempatan ini, Bupati hadir bersama Asisten Pemerintahan Sahnan Pasaribu, Plt. Kadis Pertanian Taufik Zulhandra Ritonga, Kadis PUPR Abdul Rahim Siregar, dan Plt. Kadis Perikanan Alinafiah. Kedatangan rombongan itu guna memastikan pelaksanaan program prioritas tersebut berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang disepakati.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional pemberantasan korupsi yang digagas KPK, BPK, dan Kemendesa. Tujuannya untuk menilai kesiapan Maga Dolok menjadi contoh desa dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan tersebut Tim dari Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara, Kepala Desa Maga Dolok beserta perangkat, ketua dan anggota BPD, Kepala Dinas PMD Madina Irsal Pariadi, Plt. Kepala Diskominfo Muhammad Syail Lubis, serta perwakilan Inspektorat Madina.

Dalam pelaksanaan monev ini, tim menggelar temu daring bersama Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara Dr. H. Muhammad Suaib, S.Pd, MM. Dalam arahannya, dia menegaskan lima kategori utama yang wajib dipenuhi desa untuk ditetapkan sebagai Desa Anti Korupsi.

“Desa harus memenuhi lima pilar. Pertama, tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Kedua, transparansi. Ketiga, pengawasan partisipatif masyarakat. Keempat, perilaku anti korupsi aparatur. Kelima, pelayanan publik yang bersih. Jika lima ini jalan, maka dana desa akan tepat sasaran dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh,” tegas Suaib.

Sementara itu, Syail Lubis mendukung penuh keterbukaan informasi publik sebagai salah satu pila yang harus dipenuhi. “Tugas kami memastikan informasi APBDes, realisasi kegiatan, dan pengadaan barang jasa dipublikasikan melalui papan informasi dan kanal digital desa. Transparansi adalah kunci pencegahan korupsi,” kata dia.

Kadis PMD menjelaskan, hasil observasi ini menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi ke tingkat provinsi. “Kami berharap Desa Maga Dolok bisa menjadi role model bagi 377 desa lain di Madina. Ini adalah langkah awal menuju Madina yang Maju dan Religius,” harap Irsal..

Kepala Desa Maga Dolok menyatakan komitmennya bersama BPD untuk membenahi tata kelola desa. “Kami siap. Masyarakat sudah dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan. Kami ingin membuktikan desa kami bisa bersih dan melayani,” tegas dia.

Sementara Perwakilan Inspektorat menekankan pentingnya tertib administrasi, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ditutup dengan observasi lapangan oleh Tim PMD Provsu ke papan informasi desa, kantor desa, dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan, dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Hasil Monev.

Pemkab Madina optimistis dengan adanya Desa Percontohan Anti Korupsi ini akan mendorong desa-desa lain menerapkan prinsip yang sama demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.

#madinamaju

DBH tersebut disalurkan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi ke kabupaten/kota yang dibuka oleh Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Medan, pada Senin, 31 Agustus 2026.

Dalam kesempatan ini, DBH untuk Madina diterima Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution yang hadir bersama kepala UPT SAMSAT Panyabungan, kepala UPT SAMSAT Natal, Kepala Badan Pendapatan Daerah Ahmad Yasir Lubis, dan Awal Ramdhani Lubis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Madina.

Dalam arahannya, Gubsu Bobby menyampaikan wacana Pemprovsu menyesuaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu untuk mendorong pemerataan penerimaan kabupaten/kota. Rencana itu berkaitan dengan penerapan kebijakan opsen PKB.

Gubernur menjelaskan, penerapan opsen PKB itu merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, dari sisi kuantitas terdapat perbedaan mencolok antara daerah yang memiliki jumlah kendaraan yang banyak dengan daerah yang kendaraannya sedikit.

“Dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten-kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, sekarang itu sesuai jumlah kendaraan,” kata Bobby.

Gubsu melihat pajak kendaraan beberapa daerah perlu diturunkan sehingga masyarakat memilih untuk tidak membeli mobil ke Medan yang berujung meningkatnya pendapatan pajak ibu kota provinsi itu.

Di sisi lain, Gubsu Bobby mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terus memberikan bimbingan dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah.

Senada dengan itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni juga mengapresiasi Gubsu Bobby yang menginisiasi rakor tersebut. Dia menuturkan, peningkatan PAD Sumut merupakan sesuatu yang membanggakan.

#madinamaju

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perlindungan dan Hak Anak pada Dinsos P3A Reni usai memimpin tim turun langsung ke kediaman keluarga anak-anak tersebut untuk asesmen dan perencanaan tindak lanjut.

Reni menerangkan, berdasarkan hasil wawancara, orang tua keempat anak itu menyampaikan keinginan agar putra-putrinya kembali bisa ke sekolah. “Kami akan mengawal agar hak pendidikan mereka terpenuhi,” kata dia di Panyabungan pada Senin, 31 Agustus 2026.

Kabid menuturkan, anak-anak dari pasangan PY dan MJ sudah tak mengecap pendidikan sekolah sejak tahun 2020. Hal itu disebabkan keterbatasan ekonomi dan domisili yang berpindah-pindah karena tidak adanya pekerjaan tetap orang tua.

“Orang tuan anak-anak ini bekerja menjaga warung dengan penghasilan sekitar Rp60 ribu per hari yang hanya cukup untuk kebutuhan dasar,” sebut Reni.

Dia mengungkapkan, untuk penanganan terhadap anak-anak itu, Dinsos P3A fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara Disdik akan memfasilitasi agar mereka bisa kembali sekolah.

Kasus ini juga menjadi perhatian serius Bupati H. Saipullah Nasution. Dia bahkan memastikan keempatnya akan mendapat penanganan yang baik dari pemerintah daerah.

“Jika terbukti keluarga tidak mampu, pemerintah mencari solusi melalui bantuan sosial atau penyediaan beasiswa agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” kata dia.

Bupati juga langsung menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk berkoordinasi sehingga diperoleh data akurat dan langkah yang diambil Pemkab Madina guna memastikan keempatnya bisa kembali mengenyam pendidikan seperti anak-anak lain seusia mereka.

Pelantikan tersebut turut disaksikan Kapolres AKBP Bagus Priandy, Kajari Mohammad Nursaitias, Pj. Sekda Afrizal Nasution, Ketua TP PKK Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution, para asisten, dan kepala OPD.

Bupati Saipullah berpesan agar kesembilan pejabat tersebut segera beradaptasi, terlebih di tengah cepatnya terjadi perubahan baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Harapan saya dan Ibu Wakil Bupati kepada pejabat yang baru agar secepat mungkin beradaptasi dengan situasi yang ada, baik itu perkembangan global, situasi nasional, maupun daerah,” kata dia.

Bupati menjelaskan, tantangan di Madina ada beberapa hal, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, jumlah masyarakat miskin, infrastruktur, kesehatan, sampai persoalan pendidikan. “Semua isu itu harus sama-sama kita perhatikan secara serius dan ditangani secara serius pula,” tegas Saipullah.

Berikut daftar lengkap sembilan pejababat yang baru saja dilantik Bupati Saipullah:

1. Raja Nasution sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

2. Randuk Efendi Siregar sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

3. Abdul Rahim Siregar sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

4. dr. Fransiska sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

5. Mhd. Firdausi Batubara sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

6. Edi Hamzah dipercaya mengisi posisi sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

7. Rahmat Rizki Ramadan sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

8. Zulham Zainuddin Fahmi sebagai Kepala Dinas Perdagangan.

9. Muhammad Syukri Nasution sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

#madinamaju

Hal tersebut disampaikan Bupati Saipullah usai penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 di ruang sidang paripurna, Kantor DPRD Madina, Komlpek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, pada Senin, 31 Agustus 2026.

Paripurna Kesepakatan Bersama dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027 itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Miftahul Falah dengan dihadiri 24 anggota legislatif lainnya.

Bupati Saipullah pun mengapresiasi kinerja dan kesungguhan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam membahas KUA-PPAS 2027.

“Dokumen ini tidak hanya menjadi landasan dalam penyusunan APBD tahun 2027, tapi juga mencerminkan kesamaan visi dan komitmen antara pemerintah daerah bersama DPRD dalam menentukan arah kebijakan pembangunan,” kata dia.

Bupati Saipullah menjelaskan, setiap kebijakan yang tertuang dalam KUA-PPAS disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan fiskal daerah sekaligus diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan pembanguan.

Maka dari itu, bupati berharap kesepakatan yang ditandatangani tersebut menjadi komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab pada tahapan berikutnya.

“Kami berharap, kondisi ini juga terus menjadi salah satu modal utama untuk membangun Madina yang lebih baik ke depannya,” harap Bupati Saipullah.

Penandatanganan kesepakatan ini turut disaksikan Kapolres AKBP Bagus Priandy, Kajari Mohammad Nursaitias, Pj. Sekda sekaligus Ketua TAPD Afrizal Nasution, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Madina.

#madinamaju

Hal tersebut disampaikan Bupati Saipullah saat memimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Gerakan Pramuka di Blok C Taman Raja Batu, Desa Parbangunan, Panyabungan, pada Senin, 31 Agustus 2026.

“Tema ini merupakan wujud komitmen Gerakan Pramuka dalam mendukung Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo Subinto tentang Swasembada Pangan, Energi, dan Air,” kata Saipullah terkait tema HUT tahun ini, yakni “Berkreasi, Berinovasi, Terampil, dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan”.

Sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab), Saipullah menegaskan pihaknya akan menjadikan Pramuka sebagai wadah tumbuhnya budaya proaktif dan rasa cinta terhadap pertanian, peternakan, perikanan, serta perkebunan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dibarengi semangat kewirausahaan.

Di sisi lain, Bupati Saipullah menyoroti tantangan generasi muda saat ini, mulai dari perubahan iklim, perkembangan teknologi seperti AI, hingga persoalan sosial seperti narkotika, perundungan, hoaks, dan perjudian daring.

Dia pun menegaskan, pendidikan Pramuka harus berpegang teguh pada Tri Satya dan Dasa Dharma sebagai pondasi pembangunan karakter, etika, semangat gotong-royong, serta rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air.

“Teknologi memberi kemampuan yang semakin besar, karakter yang memberi arah kemampuan itu untuk kebermanfaatan. Kami ingin setiap anggota Pramuka memiliki wawasan, keterampilan, kedisiplinan, dan keberanian untuk mencipta dan menyelesaiakan perosalan,” lanjut Saipullah.

Bupati berharap kegiatan kepramukaan dapat diwujudkan dalam aksi nyata sesuai potensi daerah. “Seperti menanam bahan pangan, mengelola lingkungan, dan mengembangkan usaha,” tambah bupati.

Dia meyakini dari anggota Pramuka saat ini kelak hadir petani yang inovatif, inovator pangan, ilmuwan, wirausahawan, hingga pemimpin bansa yang berkarakter dan berintegritas.

Hal itu disampaikan Wabup Atika saat menghadiri Rang Minang Baralek Gadang dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Ikatan Keluarga Minang (IKM) di Alun-alun Kota Panyabungan pada Sabtu malam, 29 Agustus 2026.

“Ekonomi di Madina bergerak salah satunya adalah dengan keberadaan pelaku UMKM yang kebanyakan merupakan saudara-saudara kami orang Minang,” kata dia.

Wabup Atika menyebutkan, kontribusi orang Minang bukan hanya di sektor ekonomi, tapi juga di sektor-sektor lain, termasuk dalam kehidupan sosial. Falsafah Di Mana Bumi Dipijak di Situ Langit Dijunjung benar-benar diamalkan perantau Minang yang ada di Madina.

“Sehingga dalam keseharian tak mampu lagi kami membedakan mana orang Minang, mana orang Mandailing,” sebut dia.

Wabup Atika pun berharap semangat saling membantu, gotong-royong, dan mempererat silaturahmi yang selama ini ditunjukkan IKM dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis mengatakan orang Minang merupakan suku yang unggul di berbagai bidang, salah satunya kemampuan bertahan di tengah gempuran beragam hal.

Dia pun mengapresiasi peringatan HUT ke-10 IKM yang diselenggarakan di Alun-alun Kota Panyabungan karena menjadi satu hiburan bagi masyarakat luas.

Senanda dengan itu, Kapolres AKBP Bagus Priandy mengungkapkan kontribusi orang Minang kepada NKRI sudah berlangsung sejak lama, jauh sebelum negara ini merdeka. “Bahkan, salah satu proklamator itu berasal dari Sumatera Barat, Bung Hatta,” kata dia.

Dalam prosesnya, acara ini menampilkan beragam kesenian daerah Sumatera Barat dan Madina seperti randai, Tari Piring, silek, pementasan Gordang Sambilan, dan marturi. Selain itu, beberapa penampilan berupa tari kreasi yang bersentuhan dengan budaya juga dipentaskan. Salah satunya tari “Manduda Eme”.

#madinamaju

“Pemkab Madina sangat proaktif dalam menjemput bola investasi. Ini contoh baik bagi daerah lain untuk tidak hanya memamerkan produk UMKM, tetapi juga mempromosikan proyek-proyek strategis kepada pengambil kebijakan dan pelaku usaha,” kata Sarman saat mendampingi perwakilan PT SGC dari Thailand, Silvi, mengunjungi stan Pemkab Madina pada hari ketiga AOE, Sabtu, 29 Agustus 2026.

Sementara itu, Silvi terlihat begitu terkesan dengan Kopi Mandailing. Dia beberapa kali bertanya lebih rinci terkait produk unggulan tersebut. Perwakilan perusahaan dari Thailand itu pun disambut hangat oleh delegasi Pemkab Madina.

“Kami sangat terkesan dengan aroma dan citarasa unik Kopi Mandailing. Ini produk premium yang memiliki potensi pasar yang sangat besar di Thailand dan kawasan regional Asia,” kata Silvi.

Ketertarikan perusahaan asal Negeri Gajah Putih itu pun menjadi sinyal postif dalam upaya Pemkab Madina mengangkat kembali Kopi Mandailing di pasar global.

Tak hanya perwakilan PT SGC, stan Pemkab Madina pada hari terakhir ajang ini tetap menarik perhatian banyak pengunjung. Delegasi dan pegawai yang disiapkan untuk menjaga etalase daerah itu terlihat sibuk menjelaskan ragam produk dan proyek di Bumi Gordang Sambilan.

Pemkab Madina sejak awal memang menyiapkan AOE ini sebagai ajang promosi produk lokal dan upaya menjaring investor dari dalam maupun luar negeri. Untuk mencapai target itu, Bupati H. Saipullah Nasution bahkan langsung memimpin delegasi.

Atas hal itu, Bupati H. Saipullah Nasution melalui Pj. Sekda Afrizal Nasution menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus TP PKK, mulai dari tingkat kabupaten sampai desa, dan masyarakat Maga Dolok yang telah mendukung program PKK di desa tersebut.

“Semangat gotong-royong dan kepedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan para kader PKK merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam pembangunan daerah,” kata Afrizal membacakan pidato bupati di Maga Dolok pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Sekda menjelaskan, Aku Hatinya PKK merupakan salah satu wujud nyata kontribusi organisasi istri pejabat pemerintahan itu dalam mendukung ketahanan pangan keluarga, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan pekarangan.

“Dengan pemanfaatan pekarangan yang optimal, masyarakat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, tapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi,” tambah Afrizal.

Dia pun mengajak para kader dan masyarakat menjadikan evaluasi ini sebagai momentum pembelajaran dan upaya mewujudkan visi pembangunan Madina.

Ketua TP PKK Madina Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution mengatakan, para pengurus harus memahami tugas dan fungsinya, baik itu sebagai fasilitator, perencana, pengendali, pelaksana maupun penggerak di masing-masing jenjang agar program terlaksana dengan maksimal.

Dia menjelaskan, Aku Hatinya PKK merupakan bentuk nyata gerakan masyarakat dalam menata dan memanfaatkan pekarangan secara produktif dan berkelanjutan.

Ny. Yupri menambahkan, pemanfaatan pekarangan rumah bukan hanya memperindah halaman, tapi juga upaya mendukung ketahanan pangan di tingkat keluarga.

Pada akhirnya, Ny. Yupri menyampaikan terima kasih kepada tim dari provinsi atas penetapan Maga Dolok sebagai salah satu yang masuk evaluasi desa binaan.

Dia menambahkan, masuknya desa tersebut sebagai nominasi tak lepas dari dukungan, pendampingan, dan pembinaan dari TP PKK Sumut, PKK kabupaten, OPD terkait, serta kerja kerasa camat, PKK kecamatan, kepala desa, dan PKK desa.

Penandatangan serupa juga berlangsung serentak di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hal ini merupakan komitmen pemerintah provinsi bersama BPN, Kejaksaan, dan instansi terkait untuk memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf yang ada di semua daerah.

Wabup Madina Atika Azmi Utammi Nasution mengatakan, penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mempercepat legalitas tanah wakaf di kabupaten ini sehingga tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Wabup Atika menjelaskan, Pemkab Madina menerima 102 sertifikat tanah wakaf yang segera didistribusikan ke desa atau kelurahan. Pendaftaran dan sertifikasi ini, lanjut dia, tidak dipungut biaya atau gratis.

Kajari Mohammad Nursaitias memastikan komitmen pihaknya membantu menyelesaikan permasalahan tanah wakaf yang belum besertifikat agar bisa kembali digunakan sebagaimana mestinya.

“Tanah wakaf yang bersengketa, bersama pemerintah daerah akan kami selesaikan persoalannya dan selanjutnya dibuat sertifikatnya untuk kembali difungsikan,” kata dia.