Kegiatan tersebut digelar di Hotel Grand Mercure Medan, Jl. Sutomo No.1 Medan, Kamis (22/10/2026), dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Madina Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution, kades dan ketua TP.PKK desa Maga dolok Muhammad Nurdin dan Rosmidah sebagai penerima hadiah.

Acara penyerahan hadiah lomba Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK, PAAR, UP2K PKK, Hatinya PKK dan IVA Test Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menegaskan kesesuaian program PKK dengan pembangunan daerah.

“Dari 10 program pokok PKK yang lahir pada tahun 1970-an, hingga saat ini di tahun 2026 masih sangat relevan untuk dijalankan oleh seluruh kader PKK,” ujar Bobby.

Gubernur juga menekankan pentingnya integrasi program PKK dengan program pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, termasuk dalam mendukung ASTA CITA Presiden.

“Program PKK diharapkan dapat disatukan dengan program pemerintah dan juga didorong untuk mengadopsi perkembangan era digital dan teknologi, termasuk AI atau Super Intelligent, agar cakupannya semakin luas,” jelasnya.

Menurut Bobby, pembahasan pencapaian Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimulai dari sektor pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Di sela pidatonya, Gubernur juga menggelar kuis interaktif berhadiah kepada para kader PKK terkait posisi peringkat pendidikan Indonesia di kancah global.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Utara Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution dalam arahannya menekankan peran strategis keluarga dalam pencegahan narkoba dan perlindungan anak.

“Pencegahan narkoba harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Peran ibu sangat penting untuk membentengi anak-anak agar tidak terjerat narkoba,” tegas Kahiyang.

Ia juga mendorong kader PKK untuk memanfaatkan bidang pendidikan sebagai wadah perlindungan anak dari tindakan bullying atau perundungan serta menjaga kesehatan mental anak agar tidak mudah stres.

Kahiyang turut membahas pentingnya pola asuh dan disiplin positif. Menurutnya, ketegasan dalam mendidik harus dikedepankan dengan membangun koordinasi yang baik antara orang tua dan pihak sekolah, tanpa mengedepankan amarah atau kekerasan.

“10 program pokok PKK yang sudah ada sejak tahun 1970-an masih sangat relevan jika diselaraskan dengan perkembangan zaman, era digital, hingga teknologi saat ini guna mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Prestasi yang diraih Kabupaten Madina sebagai Juara Harapan II Kategori Aku Hatinya PKK menjadi bukti komitmen TP-PKK Madina dalam menggerakkan pemberdayaan keluarga di tingkat desa/kelurahan.

#madinamaju

Selain Wabup Atika, pemusnahan ini juga disaksikan Wakapolres Kompol Arisfianto dan Ketua Pengadilan Negeri.

Dari total 50 perkara tersebut, 30 di antaranya merupakan tindak pidana narkotika dengan barang bukti berupa ganja seberat 83.959,27 gram dan sabu seberat 185,49 gram.

Sementara itu, 20 perkara lainnya berasal dari tindak pidana terhadap orang dan harta benda, keamanan dan ketertiban umum, serta tindak pidana umum lainnya. Perkara tersebut mencakup kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perjudian, hingga perlindungan anak.

Kajari Mohammad Nursaitias menyampaikan, barang bukti narkotika yang dimusnahkan kali ini merupakan porsi terbesar dalam kegiatan tersebut. Dia menerangkan, barang bukti yang diserahkan kepada pihak kejaksaan umumnya merupakan sisa dari hasil pemeriksaan laboratorium (lab).

“Jadi, tidak menjadi beban kami lagi untuk menyimpannya. Barang bukti narkoba jika disimpan terlalu lama memiliki nilai ekonomis, sehingga dikhawatirkan rawan diselewengkan. Namun, selama masa penyimpanan, kami tetap memasang CCTV untuk pengawasannya,” ujar Nursaitias.

Dalam kesempatan ini, Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Kompol Arisfianto didapuk sebagai inspektur upacara.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, OPD, para pimpinan pondok pesantren, alim ulama, tokoh masyarakat, serta ratusan santri dan santriwati dari berbagai pondok pesantren se-Madina.

Kompol Arisfianto membacakan sambutan Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., yang menekankan peran penting santri dalam sejarah perjuangan bangsa.

“Hari Santri bukan hanya milik santri, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Tema Hari Santri tahun ini adalah ‘Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia’, yang menegaskan bahwa santri adalah penjaga moral, penjaga NKRI, dan penjaga peradaban,” ujar Arisfianto.

Wakapolres mengatakan, santri telah menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari Resolusi Jihad tahun 1945 hingga mengisi kemerdekaan dengan ilmu dan akhlak.

“Santri harus menjadi contoh dalam moderasi beragama, cinta tanah air, dan menjadi pelopor kerukunan. Polri bersama santri akan terus bersinergi menjaga kondusifitas daerah,” sebut dia.

Wakapolres juga mengapresiasi kontribusi pondok pesantren di Madina yang selama ini telah membantu pemerintah daerah dalam pembinaan karakter generasi muda yang religius dan berakhlak mulia.

Usai upacara Hari Santri Nasional Tahun 2026, kegiatan dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama yang dipusatkan di dalam Masjid Agung Nur Ala Nur.

Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution mengatakan penghargaan ini merupakan buah dari kinerja Pemkab Madina yang selama ini terus berupaya terbuka, akuntabel, dan transparan dalam hal keterbukaan informasi publik.

Meski demikina, Wabup Atika menilai masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. “Namun, ini menjadi modal, menjadi kekuatan bagi kami bahwa pengelolaan informasi, keterbukaan informasi di Madina direfleksikan dengan penghargaan ini,” kata dia.

Wakil bupati berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi jajaran OPD Pemkab Madina untuk tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas keterbukaan informasi publik sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Surya keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Dia menjelaskan, masyarakat berhak mengetahui proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga manfaat pembangunan yang dihasilkan.

“Tujuan utamanya bukan hanya memperoleh penghargaan, tetapi memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keterbukaan informasi. Kita bertugas melayani dan memudahkan masyarakat. Keterbukaan informasi adalah cara untuk membangun kepercayaan publik,” ujar Surya.

Ketua KI Sumut Abdul Haris Nasution menjelaskan, penilaian KI Sumut Award 2026 dilaksanakan melalui sejumlah tahapan, mulai dari bimbingan teknis (bimtek), pengisian instrumen penilaian, hingga monitoring dan evaluasi terhadap badan publik.

Menurut dia, hasil penilaian dipengaruhi sejumlah faktor seperti pergantian pejabat, lemahnya koordinasi, serta belum lengkapnya dokumen pendukung. Selain itu, standar nilai untuk memperoleh predikat Informatif juga meningkat dari 80 menjadi 90.

“Hasil monev menunjukkan capaian yang beragam pada sejumlah kategori badan publik, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah Pemprov Sumut, penyelenggara pemilu, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agama, hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” kata dia.

Dalam penganugerahan tahun ini sebanyak 24 kabupaten/kota di Sumut berhasil meraih predikat Informatif, tiga kabupaten masuk kategori Menuju Informatif, lima kabupaten/kota berpredikat Tidak Informatif, dan satu kabupaten tercatat Tidak Mengisi.

#madinamaju

Bantuan berupa bahan makanan pokok dan kebutuhan sehari-hari itu diserahkan oleh Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution pada Senin, 19 Oktober 2026. Dia hadir bersama sejumlah kepala OPD.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Atika tak hanya menyalurkan bantuan. Dia juga menyampaikan simpati dan empati atas duka yang dialami keluraga Palit, Amin Siregar, Jefri Rangkuti, dan Lolis.

Atika menjelaskan, bantuan yang disalurkan itu merupakan hasil kolaborasi dari beberapa OPD dan lembaga kemanusiaan. “Bantuan ini bersumber dari PMI, BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial P3A,” kata dia.

Untuk bantuan dari Dinas Sosial P3A berupa dana pembangunan ulang akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing. “Saya tegaskan jangan ada pemotongan sepeser pun,” tegas dia.

Selain sembako, turut juga diserahkan perlengkapan sekolah bagi anak para korban. Dia menegaskan, anak-anak harus tetap bisa melanjutkan sekolah.”Anak-anak jangan sampai putus sekolah karena musibah ini. Bantuan perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan sudah kami siapkan,” sebut dia.

Untuk pembuatan ulang dokumen kependudukan, Wabup Atika menginstruksikan camat dan kepala desa segera berkoordinasi dengan dinas terkait. “Segala bentuk administrasi kependudukan yang ikut terbakar seperti KTP, Kartu Keluarga, ijazah, buku nikah, dan surat-surat penting lainnya agar segera difasilitasi dan diurus kembali,” pesan dia.

Di sisi lain, Wabup Atika berpesan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk.

“Saya minta masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, pastikan kompor gas LPG sudah mati, cabut colokan listrik jika tidak dibutuhkan, jangan melakukan instalasi listrik sendiri, serahkan kepada ahlinya, dan jangan membuang puntung rokok sembarangan. Pastikan apinya sudah benar-benar padam,” ujar dia.

Atika mengingatkan, musibah kebakaran sering terjadi karena kelalaian kecil. “Untuk itu kita harus selalu waspada,” tutup dia.

Keputusan mempercepat anak-anak tingkat PAUD, SD, dan SMP untuk kembali belajar di sekolah seperti sediakala diambil Bupati H. Saipullah Nasution usai memimpin rapat koordinasi evaluasi terhadap dampak kabut asap di Aula Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, pada Senin, 19 Oktober 2026.

Rakor tersebut diikuti Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Kapolres AKBP Bagus Priandy, Pj. Sekda Afrizal Nasution, para kepala OPD terkait, dan instansi lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

Bupati menyampaikan, berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) per 19 Oktober 2026 kualitas udara di Madina masuk pada kategori hijau atau layak.

Dengan demikian, Saipullah menilai pemberlakuan PJJ yang sebelumnya ditetapkan sampai 21 Oktober 2026 sudah tidak relevan dan dicabut. “Atas laporan tersebut, pemerintah mengambil keputusan untuk mencabut kebijakan PJJ per hari ini,” kata dia.

Bupati menambahkan, mulai Selasa besok anak-anak sudah kembali belajar di ruang kelas seperti sediakala. Dia juga meminta kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk segera mencabut surat edaran sebelumnya dan mengeluarkan surat edaran terbaru.

Selain itu, bupati meminta dinas terkait untuk berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan anak-anak mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sejalan dengan penghentian PJJ.

Saipullah juga menginstruksikan para camat untuk memantau kondisi wilayah masing-masing dan segera membuat laporan ketika ditemukan adanya titik panas kebakaran hutan.

Senada dengan itu, Wabup Atik menjelaskan selain kualitas udara yang semakin baik, jarang pandang juga sudah kembali normal sehingga penerapan PJJ tidak perlu diperpanjang.

Lebih lanjut, Wabup Atika menerangkan, PJJ tidak berjalan efektif karena kurangnya perhatian dari orang tua. “Selama PJJ banyak anak-anak yang berkeliaran di luar rumah. Alangkah baiknya PJJ dicabut dan pembelajaran dikembalikan ke sekolah,” tutup dia.

Kapolres AKBP Bagus Priandy mengatakan, pihaknya tetap siaga meskipun kondisi udara di Madina sudah dinyatakan layak. Dia juga memerintahkan jajaran kepolisian sektor (Polsek) untuk aktif mengedukasi masyarakat terkait bahaya pembakaran hutan dan lahan. “Upaya ini untuk memastikan Madina tetap bersih dari titik api karhutla,” tambah dia.

AKBP Bagus menambahkan, pihaknya juga tetap mengambil langkah preventif dalam mendukung kenyamanan masyarakat di tengah kabut asap yang belum sepenuhnya hilang berupa pengaturan lalu lintas dan pembagian masker.

Apresiasi itu disampaikan Wabup Atika sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Madina. “Secara pribadi dan mewakili Pemkab Madina, saya menyampaikan apresiasi atas kinerja dan kesungguhan polisi yang berhasil menggagalkan peredaran narkoba,” kata dia di Panyabungan pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Atika menjelaskan, perlawanan terhadap peredaran narkoba harus dilakukan oleh semua pihak. Sebab saat ini, ujar dia, kondisinya memprihatinkan dan sudah menyasar remaja atau anak sekolah.

“Saya juga berterima kasih kepada masyarakat yang berani menyampaikan laporan atau informasi peredaran narkoba kepada penegak hukum,” tambah dia.

Wakil bupati berharap personel Polres Madina mulai menjalankan operasi pemberantasan narkoba yang diedarkan melalui rokok elektrik atau vape. “Banyak informasi kita dengar kalau pengedar maupun pemakai memanfaatkan vape sebagai kamuflase penyalahgunaan narkoba,” ungkap dia.

Atika menegaskan, keterlibatan masyarakat dan kesungguhan penegak hukum menjadi kunci penting dalam pemberantasan peredaran narkoba. “Kami juga dari pemerintah daerah terus bekerja dan menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pemberantasan narkoba,” pungkas dia.

Sebelumnya, kepolisian dan BNNK berhasil mengamankan satu orang asal Sumatera Barat (Sumbar) yang diduga membawa 13,7 kilogram ganja dari Kecamatan Panyabungan Timur, Madina, pada 14 Oktober 2026.

Berselang beberapa jam kemudian, satuan Polsek Kotanopan berhasil menangkap satu pria lain asal Kabupaten Agam, Sumbar, yang diduga membawa paket 17 kilogram ganja. Kedua kasus tersebut terungkap dari laporan masyarakat.

Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Gunung Baringin ini dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Madina Ny. Yupri Astuti Saipullah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan itu meliputi penyaluran bantuan uang tunai dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), pemberian bingkisan kepada siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Cek Kesehatan Gratis (CKG), penyerahan bantuan bibit ikan dan bibit sayur, serta pembagian pupuk organik.

Yupri meminta masyarakat setempat memanfaatkan pekarangan rumah untuk penanaman bibit sayur yang baru saja diserahkan. Bantuan bibit itu, kata dia, merupakan program Dinas Pertanian.

Ketua TP PKK juga meminta masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan yang bermuara pada meningkatnya kesehatan. “Jaga kebersihan rumah dan lingkungan demi kesehatan,” kata dia.

Di sisi lain, Ketua TP PKK Madina berpesan kepada masyarakat supaya waspada terhadap bencana kebakaran. Dia mengingatkan agar selalu memastikan kompor dalam keadaan mati saat meninggalkan rumah. “Juga jangan bakar sampah sembarangan,” lanjut Yupri.

Dia berharap beragam kegiatan yang dilaksanakan hari ini mendapatkan rida dari Allah Swt. dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bupati Madina melalui Pj. Sekda Afrizal Nasution mengapresiasi kegiatan yang dimotori TP PKK itu. “Ini bisa menjadi contoh di lingkungan masing-masing,” sebut dia.

Dalam kesempatan itu, Afrizal mengingatkan masyarakat untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Sebab, kondisi udara berada pada kategori tidak sehat karena kabut asap yang menyelimuti.

“Saya minta agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, dan bila keluar rumah agar menggunakan masker,” sebut Sekda Afrizal.

Pelatihan yang merupakan bagian dari program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS) ini fokus pada penyediaan dan pengolahan bahan makanan sehat untuk keluarga.

Ketua TP PKK Madina melalui Sekretaris Apriliana berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan serius sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diimplementasikan dalam kehidupan berkeluarga.

Sebelumnya, Kepala Dinsos P3A Muhammad Syukri menjelaskan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kaum ibu dalam hal pemberian pangan yang sehat.

“Kami dari Dinas Sosial ingin berbagi dengan ibu-ibu. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat,” kata dia.

Camat Hutabargot Irwansyah berterima kasih kepada Pemkab Madina, dalam hal ini Dinas Sosial P3A dan TP PKK, yang telah menetapkan Desa Kumpulan Setia sebagai tempat pelaksanaan pelatihan.

Dia berpesan agar peserta memanfaatkan pelatihan ini untuk mendapatkan pengetahuan yang bermuara pada peningkatan ekonomi keluarga.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution usai Rapat Koordinasi dan Audiensi Pelaksanaan Kegiatan Bawang Putih Tahun 2026 dan Persiapan Tahun 2027 di Aula Lantai I Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, pada Rabu, 7 Oktober 2026.

“Kami memasukkan permohonan ke Direktorat Holtikultura Kementerian Pertanian sekitar 170 hektare untuk penanaman bawang putih tahun anggaran 2027 karena sarana produksi pertanian (Saprodi) akan difasilitasi oleh Direktorat Holtikultura dan untuk keperluan Alsintan nanti kami bersurat ke Direktorat PSP,” kata dia.

Lebih lanjut, Wabup Atika mengungkapkan dirinya juga menyampaikan permohonan bantuan lain, termasuk pendampingan dan menjadikan keberadaan lahan ganja di Madina sebagai bahan kajian Kementan agar bisa dialihkan ke budidaya bawang putih.

“Tentu dengan catatan, akses dibetulkan kemudian ada juga kepastian hasil panen petani ada pembelinya,” ujar Atika.

Wakil bupati mengungkapkan, luas yang diajukan baru 170 hektare karena beberapa hal. Pertama, kondisi bawang putih yang harus ditanam pada ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut (MDPL) yang umumnya sudah banyak ditanami kopi dan sayuran.

Kedua, bawang putih merupakan komoditas baru di Madina sehingga diperlukan pilot project. “Ini bagian dari dukungan Pemkab Madina mewujudkan swasembada pangan sesuai asta cita Pak Presiden, khususnya swasembada bawang putih,” lanjut Wabup Atika.

Di sisi lain, dia juga berharap Pemkab Madina bisa berkolaborasi dengan Pemprovsu untuk membuka lahan-lahan tidur yang sesuai dengan kebutuhan budidaya bawang putih.

“Lahan-lahan tidur ini tentu masih banyak di Mandailing Natal yang harapannya dapat digunakan, dimaksimalkan oleh masyarakat,” pungkas Wabup Atika.